RUU Kepemudaan dibahas dan menimbulkan reaksi, kalau tak dibilang kontoversi. Kepentingan untuk memayungi secara hukum terhadap aktivitas kepemudaan, membuat RUU Kepemudaan menjadi bagian yang penting untuk mengantar pemuda menuju optimalisasi potensinya.

Kontroversi muncul dari yang keberatan dengan batasan usia yang antara 18-35 tahun, sementara di beberapa negara seperti Korea Selatan itu 9-24 tahun, Philipina 17-25 tahun. Yang keberatan, kemungkinan sudah habis masa ke-pemudaan-nya, akan tetapi masih ingin eksis di aktivitas kepemudaan. Memang, jika pemuda Indonesia dikirim ke luar negeri, biasanya dipanggil uncle oleh teman delegasi negara lain (saya mengalaminya waktu ke Korea Selatan).

Membahas RUU Kepemudaan dari sisi teknis, memang tak akan habis. Lebih baik membahasnya dari sisi substansi.

Bahwa, pemuda Indonesia itu harus diberdayakan, paling tidak dari 3 sisi, yaitu;

1. Kepemimpinan

2. Kewirausahaan

3. Kepeloporan

Inilah trisula pemberdayaan pemuda yang layak untuk dibahas, disusun roadmapnya, supaya pemuda bisa memiliki visi (kepemimpinan), inisiatif dan inspirasi (kepeloporan) dan mandiri (kewirausahaan).

Terus terang saja, di televisi dan tayangan talkshow, pemuda hanya sebagai makhluk statistik saja, dihitung dari jumlah dan warna jaket almamater dan suara tepuk tangannya, dan sesekali bertanya. Tak jadi sumber berita.

Walaupun di beberapa bidang, ada pemuda yang jadi pelopor dan menjadi nomor satu, seperti kawan Firmanzah yang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Beberapa waktu lalu, ketika saya ke Surabaya pun, ternyata Dekan di Universitas tempat seminar, kebanyakan anak-anak muda.

Pemuda Indonesia sudah bergerak, dan sedari dulu memang menjadi inisiator pergerakan. Sejak 1908 dengan Budi Utomo, 1928 dengan Sumpah Pemuda, 1945 dengan Proklamasi, 1966 dengan keruntuhan Orde Lama dan 1998 dengan reformasi.

Tapi, apa hendak dikata, sekali lagi, pemuda Indonesia dihitung secara statistik. Pemikir-pemikir bangsa ini banyak yang masuk ke area politik praktis, dan bergerak atas ideologi kepartaian; beberapa menjadi pebisnis, beberapa menjadi ilmuwan.

Alangkah lebih baik, jika semuanya mengerucut menjadi spirit kebangsaan. Supaya, cita-cita reformasi tak berat untuk diwujudkan.

Semoga RUU Kepemudaan tak menjadi aturan yang hanya kejar tayang sebagai output legislasi; akan tetapi benar-benar menjadi rujukan untuk menyusun roadmap bagi pemberdayaan pemuda Indonesia. Karena, sekali lagi, sejarah tak akan tercipta jika tak ada inisiatif para pemuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *