Di Ambon, para pengurus majelis taklim yang diberi 2 buah karpet, protes, karena caleg yang memberikan karpet sebagai pemancing suara, meminta kembali karpet itu; sebabnya, tentu karena sang caleg tak mendapatkan suara yang cukup untuk menduduki kursi legislative. Dia hanya mendapatkan 19 suara. Maka, 19 pemberi suara itupun ‘berdagang’ dengan memberikan harga 1 suara sebesar 1 juta rupiah.

Di kota lain, pendukung caleg mengambil kembali televisi yang telah diberikannya kepada warga. Alasannya, karena suara yang diperolehnya tak cukup untuk menduduki jabatan legislative. Warga pasrah saja, dan ini menjadi santapan televisi.

Di Bali, seorang caleg perempuan, meninggal setelah hanya mendapat 12 suara dari TPS-nya. Stress, depresi dan tak kuat untuk menjalani hidup, akhirnya wafatlah sang caleg.

Di Cirebon, seorang pengurus pesantren mendapat pasien seorang tokoh pemuda yang sebelumnya lantang menyuarakan aspirasi, kini hanya diam, mendatangi sang guru, meminta diobati, karena tak lolos dalam pemilu. Modal 300 juta hangus dan tak ada peluang untuk kembali, karena tak terpilih jadi legislator.

Di berbagai kota, rumah sakit jiwa, sudah siap menampung para caleg yang tak bisa menahan beban tak lolos jadi legislator. Pesantren menjadi alternative terapi untuk mengatasi depresi.

Ketika modal untuk maju hanya uang, dan uang jadi senjata utama untuk mendulang suara, maka mudahlah para caleg itu ‘jatuh’ ketika kalkulasi break event point tak dapat dicapai.

Ketika modal untuk maju adalah moral, maka menang kalah adalah respon tentang kelayakan seseorang untuk mengemban amanah.

Wajar saja kemudian para caleg itu depresi, karena dari prosesnya saja mereka sudah tak punya moral. Modalnya hanya uang. Modal uang tanpa moral akan menjadikan mereka menjadikan uang menjadi segala-galanya.

Jika modalnya moral, tentu uang menjadi sarana. Prosesnya pun tak lantas membuat uang jadi alat tukar suara.

Seorang kawan saya, sangat mungkin tak lolos jadi legislator. Setahu saya, dia malah senang jika tak jadi legislator. Akan tetapi, ketika masa kampanye, dia mengerahkan segala yang dimilikinya untuk menjadi pemenang. Hasil akhir menentukan lain, dia kalah suara; mungkin saja dengan orang yang modal uangnya lebih banyak. Tapi, dia senang, walaupun kemudian harus menutupi banyak hutang. Sejak awal pun, kawan saya ini memang tak ingin maju sebagai caleg, akan tetapi, hanya karena keputusan bersama, dia lantas mengemban amanah untuk maju. Prosesnya ditempuh maksimal, hasil akhirnya diterima dengan lapang.

Kini, dia kembali lagi ke pekerjaannya semula, menjadi direktur sebuah perusahaan yang sedang merintis untuk maju.

Memang, ada yang berebut untuk menduduki jabatan tertentu; ada juga yang tak bisa menghindar karena sebuah kesepakatan. Ketika bangsa ini hancur, biasanya karena jabatan tak diserahkan kepada ahlinya, alias yang hanya mengandalkan uang sebagai modal dan tujuan utama, tapi tak punya moral.

Apa yang dilakukan para elit partai? Mereka saling ‘berkunjung’ menjajaki komunikasi dengan benang merah yang sama, untuk mengamankan kepentingan masing-masing, entah atas nama menuntuk kecurangan, kepuasan karena sudah menang, atau hanya sekedar memberi label harga sesuai dengan hasil suara.

Saksikan saja setelah pemilu ini, KPK mungkin harus memiliki sapu yang lebih besar untuk menyapu para legislator yang menjadikan uang sebagai Tuhan mereka. Buktinya, di Sulawesi Selatan, AHD, seorang caleg yang tertangkap tangan disuap lebih dari 1 milyar, malah meraih suara cukup banyak.

Nah!

One thought on “Caleg dan Karpet: Modal dan Moral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *